16
Jan

Sawit Solusi Pemerataan Pembangunan (Dimuat pada www.infosawit.com/index.php/berita-utama/1626-sawit-solusi-pemerataan-pembangunan)

Bogor – Sebagai negara yang tanahnya subur, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berperan dalam industri kelapa sawit. Terlebih lagi pada 2007 Indonesia tercatat sebagai penghasil dan pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

Seperti tulis Mahasiswa Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Putra Agung Prabowo, sampai dengan 2012 lalu, luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mencapai 9,1 juta hektar, dimana sekitarv 42% dibudidayakan oleh petani.

Usaha peningkatan produksi kelapa sawit hingga saat ini terus dilakukan, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Usaha intensifikasi dilakukan dengan berbagai penelitian genetik bahan tanaman dan kultur teknis, sedangkan usaha ekstensifikasi dilakukan dengan berbagai program perluasan areal penanaman baru. Usaha tersebut tidak luput dari berbagai masalah, baik aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan fisik.

Dengan adanya hal tersebut, peningkatan pesat produksi kelapa sawit mulai nampak kurang lebih 20 tahun terakhir. Dalam kurun waktu sekira 15 tahun terakhir produksi minyak kelapa sawit meningkat hampir lima kali lipat, dari 4,8 juta ton minyak sawit mentah (CPO) pada 1996 menjadi 26 juta ton pada 2013.

Dalam beberapa tahun ke depan pemerintah berencana untuk memperluas perkebunan kelapa sawit dengan target produksi pada 2020 mencapai 52 juta ton per tahun. Salah satu alasan untuk memperluas perkebunan dan produksi kelapa sawit karena prediksi peningkatan permintaan khususnya di pasar internasional atas minyak nabati dari kelapa sawit, yang bukan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan industri pangan dan industri kosmetik seperti selama ini, namun telah meluas untuk kebutuhan energi.

Untuk memenuhi target produksi sebesar itu, tulis Agung Prabowo, maka pemerintah dengan gencar melakukan pembukaan areal-areal perkebunan baru, termasuk di daerah yang selama ini tidak pernah menanam sawit seperti di Sulawesi dan Papua.

Rencana perluasan perkebunan mencapai 22 juta hektar dari total pengembangan di sejumlah provinsi, perluasan perkebunan ini dipandang akan meningkatkan pendapatan negara dan juga meningkatkan tenaga kerja dari sektor perkebunan.

Dengan melihat tantangan yang ada patut menjadi perhatian bahwa guna mengembangkan industri kelapa sawit di Indonesia, negara ini perlu memberikan penekanan lebih dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) nanti. Sebagai pemain utama dalam bisnis minyak kelapa sawit, Indonesia harus bersiap-siaga dengan beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Nigeria, dan lain-lain.

Lebih lanjut tulis Agung Prabowo, guna menaikkan pangsa pasar dan keuntungan, Indonesia harus mulai mengembangkan hilirisasi komoditas kelapa sawit ini. Hal ini merupakan langkah yang seharusnya ditempuh sejak dulu karena Indonesia hanya bisa mengekspor Crude Palm Oil (CPO) bukan olahannya. Dan dengan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dari Sabang hingga Merauke hingga tahun 2020 nanti tentu harus diimbangi dengan kapasitas pabrik pengolahan yang lebih besar dari sebelumnya. Dengan begitu, ekspor kelapa sawit akan aman dan terkendali.

Masalah pemerataan pembangunan di setiap daerah di Indonesia merupakan masalah yang sampai saat ini masih belum terselesaikan dengan baik. Pemerataan yang harusnya di setiap daerah tapi pada kenyataannya masih bertumpu kesemuanya di Pulau Jawa. Semestinya Pemerintah mulai dari sekarang harus menata kembali infrastruktur publik guna kelancaran pemasaran produk olahan kelapa sawit ini. Dengan adanya pemasaran yang baik pasti biaya pengembalian produksi akan lebih cepat dari sebelumnya.

Lebih lanjut tulis Agung Prabowo, masalah tingginya tingkat urbanisasi dapat menjadi peluang bagi pengembangan industri strategis ini. Urbanisasi yang ada harus dialihkan menjadi transmigrasi yang tujuan utamanya ditempatkan di tempat-tempat yang dekat dengan kawasan perkebunan. Sehingga, selain masyarakat tersebut bisa mendapatkan nafkah, pemerintah tak perlu bersusah payah dalam mencari tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit tersebut. (T4)

10
Jan

Resolusi 2014: Kelapa Sawit Indonesia Digdaya! (Dimuat pada http://kampus.okezone.com/read/2014/01/09/367/923897/resolusi-2014-kelapa-sawit-indonesia-digdaya)

KELAPA sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai tinggi dan industrinya termasuk padat karya. Negara-negara yang dapat mengolah kelapa sawit dengan baik bisa mendapatkan hasil yang sangat menguntungkan dari industri komoditas ini.

Sebagai negara yang tanahnya subur, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berperan dalam industri kelapa sawit. Terlebih lagi pada 2007 Indonesia tercatat sebagai penghasil dan pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

Sampai dengan 2010, luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 7,8 juta hektar, terdiri dari 3,3 juta hektar perkebunan rakyat, 616 ribu hektar perkebunan negara, dan 3,9 juta hektar perkebunan swasta dengan produksi 21,14 juta ton minyak sawit mentah (Crude Palm Oil, CPO). Bila dibandingkan pada 1968 dengan luas areal masih 119.660 hektar dengan produksi 181.444 ton CPO, maka perkelapasawitan di Indonesia sampai 2010 berkembang sangat pesat hingga menjadi 117 kali lipat.

Usaha peningkatan produksi kelapa sawit hingga saat ini terus dilakukan, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Usaha intensifikasi dilakukan dengan berbagai penelitian genetik bahan tanaman dan kultur teknis, sedangkan usaha ekstensifikasi dilakukan dengan berbagai program perluasan areal penanaman baru. Usaha tersebut tidak luput dari berbagai masalah, baik aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan fisik.

Dengan adanya hal tersebut, peningkatan pesat produksi kelapa sawit mulai nampak kurang lebih 20 tahun terakhir. Dalam kurun waktu sekira 15 tahun terakhir produksi minyak kelapa sawit meningkat hampir lima kali lipat, dari 4,8 juta ton minyak sawit mentah (CPO) pada 1996 menjadi 19,8 juta ton pada 2010.

Dalam beberapa tahun ke depan pemerintah berencana untuk memperluas perkebunan kelapa sawit dengan target produksi pada 2020 mencapai 52 juta ton per tahun. Salah satu alasan untuk memperluas perkebunan dan produksi kelapa sawit karena prediksi peningkatan permintaan khususnya di pasar internasional atas minyak nabati dari kelapa sawit, yang bukan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan industri pangan dan industri kosmetik seperti selama ini, namun telah meluas untuk kebutuhan energi.

Untuk memenuhi target produksi sebesar itu, maka pemerintah dengan gencar melakukan pembukaan areal-areal perkebunan baru, termasuk di daerah yang selama ini tidak pernah menanam sawit seperti di Sulawesi dan Papua.

Rencana perluasan perkebunan mencapai 22 juta hektar dari total pengembangan di sejumlah provinsi seperti Provinsi Bengkulu dengan rencana perluasan mencapai 500 ribu hektar, Provinsi Jambi mencapai 1 juta hektar, Provinsi Kalimantan Barat mencapai 5,02 juta hektar, Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 500 ribu hektar, Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 1,46 juta hektar, Provinsi Kalimantan Timur mencapai 1,2 juta hektar, Provinsi Lampung mencapai 500 ribu hektar, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam mencapai 635 ribu hektar, Provinsi Papua mencapai 4 juta hektar, Provinsi Riau mencapai 3,01 juta hektar, Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 500 ribu hektar, Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 500 ribu hektar, Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 700 ribu hektar, Provinsi Sumatera Barat mencapai 500 ribu hektar, Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 1 juta hektar, dan terakhir Provinsi Sumatera Utara mencapai 1,07 hektar. Dari kesemuanya, rencana perluasan perkebunan kelapa sawit yang akan dilakukan pemerintah Indonesia kedepan mencapai total 22,1 juta hektar. Perluasan perkebunan ini dipandang akan meningkatkan pendapatan negara dan juga meningkatkan tenaga kerja dari sektor perkebunan.

Dengan melihat tantangan yang ada patut menjadi perhatian bahwa guna mengembangkan industri kelapa sawit di Indonesia, negara ini perlu memberikan penekanan lebih dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) nanti. Sebagai pemain utama dalam bisnis minyak kelapa sawit, Indonesia harus bersiap-siaga dengan beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Nigeria, dan lain-lain. Patut menjadi perhatian adalah kini luas lahan perkebunan kelapa sawit Malaysia mulai bertambah banyak dan mungkin bisa menjadi saingan berat Indonesia pada MEA nanti. Arus perdagangan yang sangat sengit di kawasan Asia Pasifik dan Asia Timur juga turut mendorong kestabilan bisnis strategis ini.

Guna menaikkan pangsa pasar dan keuntungan, Indonesia harus mulai mengembangkan hilirisasi komoditas kelapa sawit ini. Hal ini merupakan langkah yang seharusnya ditempuh sejak dulu karena Indonesia hanya bisa mengekspor Crude Palm Oil (CPO) bukan olahannya. Dan dengan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dari Sabang hingga Merauke hingga tahun 2020 nanti tentu harus diimbangi dengan kapasitas pabrik pengolahan yang lebih besar dari sebelumnya. Dengan begitu, ekspor kelapa sawit akan aman dan terkendali.

Masalah pemerataan pembangunan di setiap daerah di Indonesia merupakan masalah yang sampai saat ini masih belum terselesaikan dengan baik. Pemerataan yang harusnya di setiap daerah tapi pada kenyataannya masih bertumpu kesemuanya di Pulau Jawa. Pemerintah mulai dari sekarang harus menata kembali infrastruktur publik guna kelancaran pemasaran produk olahan kelapa sawit ini. Dengan adanya pemasaran yang baik pasti biaya pengembalian produksi akan lebih cepat dari sebelumnya.

Masalah tingginya tingkat urbanisasi dapat menjadi peluang bagi pengembangan industri strategis ini. Urbanisasi yang ada harus dialihkan menjadi transmigrasi yang tujuan utamanya ditempatkan di tempat-tempat yang dekat dengan kawasan perkebunan. Sehingga, selain masyarakat tersebut bisa mendapatkan nafkah, pemerintah tak perlu bersusah payah dalam mencari tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit tersebut.

29
Nov

Breaking Fisherman Paradigm for Sustainable Walfare Through Good Income Allocation (Accepted Paper in 2nd International Conference on Economics and Social Science Thailand 2014)

Abstract
Fishermen is one of the professions majority of the population in Indonesia. According to data from the Directorate General of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, in 2010 per capita income of fishermen working in Indonesia every month to 1,287,126 rupiah. That figure is up 127.59% from 2009’s 565,550 rupiah per capita per month. Although revenue was increased, the lives of fishermen in Indonesia isn’t prosperous causes by revenue allocation failure, which is addressed by scattered on to squander the revenue in a given period to fulfill their satisfaction. The fishermen bad habits is one of the paradigm adopted in Indonesian fishermen. This paradigm shift is needed to create awareness of the importance of fishing good allocating income because however there are many uncertainties which may arise at any time. In this changing paradigm, required an effort of socialization in the form of counseling field that aims to break down existing paradigms in order to achieve a sustainable welfare of fishermen. This study is expected to be a stimulus for the fishermen so that they can make greater contributions to the national economy. The method used is in the form of secondary data processing and observation of social reality.
Keywords: Fisherman, Fisherman Habits, Fisherman Paradigm, Income Allocation, Welfare

04
Okt

Economic Education: Creative Solution to Increase The Income of Farmers in Indonesia (Accepted Paper in World Conference on Integration of Knowledge Malaysia 2013)

Agriculture is one of the strategic contibution sectors of national income. The output of agriculture including fisheries and forestry in 2008 resulted 13.6 percent to Gross Domestic Bruto (GDP) and 12.7 percent in 2013. The competence of agriculture to absorb 41.33 billion of labor force contributed 40.3 percent to the total number of Indonesia’s top eight main job fields in 2008 while 39.96 billion of labor force in February 2013 only contibuted 35.04 percent. This indicates that the increasing number of labor force in both years did not result increasing the percentage to GDP but even what happened was the decreasing percentage to GDP. According to Central Bureau of Statistics (CBS) Indonesia, the number of people in Indonesia living under poverty in September 2012 was 28.594 billion people (11.66%) and about 26.13 billion people work in agricultural sector reported in 2013. This phenomenon is such a dissapointment that shows the large economic sector of Indonesia could not fulfill the welfare of its basic actors. Economic education is a creative solution to increase the income of farmers in Indonesia responding to help farmers who used to have subsintence agricultural culture but nowadays changed into profit oriented paradigm. By this solution, farmers are expected to more creative and innovative to run their agricultural business in order to gain their welfare.

Keywords: Agriculture, Farmer, Economic Education

04
Okt

Optimalisasi Peran dan Fungsi LEPP M3 sebagai Wujud Pengembangan Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Masyarakat Pesisir (Finalis Intelectual Dialogue of Economics 2013 Universitas Brawijaya)

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km (Dahuri, 2004)[1] yang kaya dan beragam sumberdaya alam untuk dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai sumber kehidupan. Keanekaragaman sumberdaya alam tersebut meliputi sumberdaya yang dapat diperbaruhi maupun sumberdaya yang tidak dapat diperbaruhi. Sebagian besar sumberdaya alam tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Indonesia termasuk peringkat 4 penghasil gas rumah kaca dan 19 milyar ton karbon tersimpan dalam hutan (termasuk mangrove). Juga termasuk negara kepulauan dengan potensi signifikan terkena dampak perubahan iklim.
Fakta lain menunjukkan adanya peningkatan kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk (yang diperkirakan mencapai 225 juta jiwa pada tahun 2010) serta semakin menipisnya sumberdaya alam di daratan, maka sumberdaya ekosistem pesisir menjadi tumpuan harapan bagi kesinambungan ekonomi nasional di masa mendatang. Menuju era industrialisasi, wilayah pesisir termasuk prioritas utama untuk pusat pengembangan kegiatan industri, pariwisata, agribisnis, agroindustri, pemukiman, transportasi dan pelabuhan. Kondisi yang demikian menyebabkan wilayah pesisir terus dikembangkan dalam menyambut tata ekonomi baru dan kemajuan industrialisasi. Alasan tersebut mendorong sekitar 65% penduduk Indonesia bermukim di sekitar wilayah pesisir.
Peran strategis dan prospek yang cerah dari ekosistem pesisir beserta sumberdaya alam yang terdapat di dalamnya sangat jelas dalam menunjang pembangunan nasional, namun dibalik peran tersebut terdapat kendala dan kecenderungan yang mengancam kapasitas berkelanjutan (sustainable capacity). Berbagai kasus seperti pencemaran perairan, degradasi fisik habitat pesisir, abrasi pantai, merupakan sebagian indikator bahwa pelaksanaan pembangunan sumberdaya pesisir menuju ke arah yang tidak optimal dan tidak berkelanjutan.
Pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan (Kay and Alder, 1999)[2]. Lebih jauh, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia.. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, “nilai” wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir.
Di masa lalu, paradigma pembangunan lebih memprioritaskan masyarakat perkotaan dan pertanian pedalaman, sedangkan masyarakat pesisir kurang diperhatikan. Sudah saatnya memang paradigma tersebut diubah dengan memberikan perhatian yang sama terhadap masyarakat pesisir karena mereka juga adalah warga negara Indonesia. Konsekuensinya, justru masyarakat pesisir perlu mendapatkan perhatian khusus karena ketertinggalan mereka akibat paradigma masa lampau. Yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat pesisir. Karenanya, arah kebijakan sekarang ini untuk pemberdayaan masyarakat, umumnya bukan lagi ditekankan pada pembangunan (development) dalam arti memberikan barang atau uang kepada masyarakat, tetapi dengan pelatihan dan pendampingan selama beberapa waktu – perlu waktu bertahun tahun – agar masyarakat mempunyai kemampuan manajemen (pengelolaan).
Pemerintah melalui Departemen Perikanan dan Kelautan telah membentuk suatu program pemberdayaan ekonomi khusus pada masyarakat pesisir yang dinamakan dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Program tersebut dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan pada masyarakat nelayan,
terutama pada nelayan-nelayan buruh sehingga tercapai tingkat kesejahteraan nelayan tersebut.
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melibatkan masyarakat pesisir dalam setiap tahapan kegiatannya. Program PEMP pertama kali dilaksanakan pada tahun 2000 di 26 Kabupaten pada 7 propinsi, yaitu Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Untuk tahun 2001, pelaksanaan program PEMP diperluas menjadi 125 Kabupaten/Kota di 30 propinsi yang ada di Indonesia (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001:12)[3].
Sejak digulirkan tahun 2000 sampai dengan 2009, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) melalui Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah menjangkau 293 kabupaten/kota pesisir di seluruh Indonesia. Secara umum, program PEMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan budaya kewirausahaan, penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumberdaya lokal dan dilaksanakan berkelanjutan (Kusnadi, 2009:63)[4].
Dalam pelaksanaan program di atas, tentu tak luput dari kendala-kendala yang dihadapi. Sebagai suatu program yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dalam proses pelaksanaannya dibentuk beberapa organisasi sebagai wadah untuk pengembangannya, seperti Lembaga Pengembangan Pesisir “Mikro Mitra Mina” (LEPP M3) dan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP). Berdasarkan penelitian Lucky Zamzami[5], dalam Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, diterangkan bahwa fungsi LEPP M3 dalam program PEMP hanya melakukan pembinaan kepada KMP dimana secara administrasi, LEPP-M3 membina KMP. Pembinaan yang mereka lakukan pun hanya sebatas menerima laporan dari KMP kemudian direkap dan dilaporkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan. Tak hanya itu, praktek dilapangan menunjukkan bahwa pihak LEPP M3 tidak pernah memberikan dukungan operasional kepada KMP, melainkan hanya sekadar menerima laporan dari pengurus KMP.
Hal ini sangat lah disayangkan mengingat peran dan fungsi dari keduanya sangat vital bagi pembanguan sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat pesisir. Terjadinya ketimpangan tersebut tidak lepas dari struktur kepengurusan LEPP M3 sendiri yang mana lebih banyak didominasi oleh sekretaris, mulai dari pengurusan administrasi, penyampaian laporan ke Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan mengikuti pelatihan-pelatihan pengurus diluar daerah. Berdasarkan fakta yang ada, bagi ketuanya sendiri tidak begitu banyak dilibatkan karena tidak menguasai masalah administrasi. Tentunya hal tersebut sangat memengaruhi kinerja pengurus LEPP M3 yang tidak seimbang dalam pembagian kerjanya.
Pada dasarnya, LEPP M3 berperan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir melalui menumbuhkembangkan kemandirian kewirausahaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Fakta lain yang terdapat dalam beberapa program yang telah berlangsung, dijumpai bahwa kondisi LEPP M3 meliputi (1) kesehatan keuangan koperasi LEPP M3 sangat lah kurang; (2) sistem kepengurusan LEPP M3 kurang; (3) proporsi daya serap dan pengembalian anggarapan Dana Ekonomi Produktif (DEP) buruk; (4) relevansi rencana anggaran kurang; (5) tranparansi laporan keuangan kurang; (6) kesesuaian honor terhadap kinerja atau kepuasaan kurang.
Melihat hal di atas tentu bukan perkara mudah untuk menyelesaikannya. Perlu upaya yang sangat telaten guna mengentaskan hal tersebut mulai dari hulu hingga hilir. Untuk itulah restrukturisasi peran dan funsi LEPP M3 sangat mutlak diperlukan guna menyelesaikan permasalahan yang telah lama menjadi “momok” bagi masyarakat pesisir tersebut.
Adapun upaya yang bisa dilakukan meliputi tiga hal, yakni (1) peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam manajemen kelembagaan dan usaha; (2) membuat dan mempertegas aturan kelembagaan program PEMP; dan (3) meningkatkan sarana dan prasanan kelembagaan dan usaha.
Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM dalam manajemen kelembagaan dan usaha
Berdasarkan teori yang ada, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sumberdaya finansial, manusia serta informasi suatu perusahaan untuk mencapai sasarannya. Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, sejak awal anggota LEPP M3 harus lah dipilih dengan syarat-syarat tertentu yang menandakan bahwa mereka memang orang-orang yang telah berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Sehingga kedepan anggotanya tersebut tidak keluar dari konteks tujuan yang telah menjadi dasar dari pekerjaannya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN-KP) Nomor 2 Tahun 2013 telah jelas bahwa rekruitmen tenaga pendamping dan penyiapan sumberdaya manusia melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha untuk tenaga pendamping merupakan strategi operasional dalam tegaknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP). Namun kenyataan yang ada ternyata berbeda dari hal yang tertulis dalam peraturan tersebut.
Program PEMP yang ada merupakan mega proyek yang multisektoral dimana mengharuskan adanya keterkaitan yang erat duantara masing-masing sektor di lapangan. Untuk itu diperlukan suatu payung hukum sebagai legal policy serta kelembagaan yang berperan dalam manajemen semua aktivitas kawasan mendampingi LEPP M3 menjalankan fungsinya.
Membuat dan mempertegas aturan kelembagaan dan usaha
Pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia pada mulanya dilakukan secara sektoral disebabkan belum adanya pengaturan secara nasional. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disusun oleh pemerintah khususnya menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penanganan konflik, konversi, mitigasi bencana, reklaime pantai, rehabilitasi kerusakan pesisir, dan penjabaran konvensi-konvensi internasional terkait; membangun sinergi dan saling memperkuat antarlembaga pemerintah baik di pusat maupun daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir sehingga tercipta kerja sama antarlembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antarkegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lain, termasuk pihak pengusaha.

Meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan dan usaha
Guna meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, LEPP M3 harus menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan pihak swasta guna mengembangkan jaringannya. Tak hanya itu peran instansi atau dinas terkait perlu ditingkatkan terlebih koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan setempat.
Pembangunan fisik merupakan rangkaian hasil yang dapat diperoleh dengan adanya kerjasama antara LEPP M3 dengan perguruan tinggi dan pihak swasta. Pembangunan ini diarahkan guna mewujudkan cita-cita masyarakat pesisir dalam upaya pengembangan sosial, ekonomi dan kelembagaan dari daerah tersebut. Implementasi konsep pengembangan masyarakat pesisir dapat dijabarkan dalam suatu design pengembang yakni meliputi (1) peruntukan pemukiman, komersial, pariwisata, supporting facility, dan infrastruktur; (2) peruntukan budi daya dan kawasan lindung; dan (3) peruntukan rekayasa teknik dan pemanfaatan sumberdaya alam.
Strategi optimalisasi peran dan fungsi LEPP M3 tersebut dapat dilakukan dengan keterpaduan dan sinergisitas peran pemangku kepentingan dalam implementasi program PEMP harus dilandasi atas pemahaman yang benar, komitmen dan keberpihakan untuk membangun kondisi sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat pesisir yang lebih baik dari sebelumnya.
DAFTAR PUSTAKA
[1] Dahuri, R., 2004. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
[2] Kay, R. and Alder, J. (1999) Coastal Management and Planning, E & FN SPON, New York.
[3] Departemen Kelautan dan Perikanan. 2001. Buku Pedoman Umum Program PEMP.
[4] Kusnadi. 2009. Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.
[5] Zamzami, Lucky. 2012. Peranan Lembaga Pengembangan Pesisir Mikro “Mitra Mina” Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Sumatera Barat dalam Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Volume 1 No. 2 (Mei 2012)

04
Okt

Dinamika Kelapa Sawit di Indonesia: Antara Tantangan dan Solusi Strategis (Dibukukan oleh Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia September 2013)

Pada tahun 2015 nanti, Indonesia akan menghadapi persaingan ekonomi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini tentu akan memberikan energi positif bagi perekonomian nasional. Disisi lain, ada beberapa kalangan yng mengkhawatirkan kesiapan Indonesia dalam persaingan 2015 nanti.
Hal pertama yang patut dikhawatirkan adalah berdasarkan survei MoWTO dan IFS pada tahun 2005, kawasan Asia kini memiliki peran penting dalam perdagangan global. Negara-negara kawasan Asia Timur kini telah berbenah sehingga Indonesia yang berada pada jalur perdagangannya menghadapi persaingan yang dinamik.
Kedua, MEA yang akan datang dua tahun lagi membuat Indonesia harus meningkatkan daya saing guna menghadapi integrasi perekonomian dan meningkatkan potensi pasar domestik. Untuk itulah perlu peran inter-konektivitas mutlak dalam mendorong daya saing produk nasional di pasar domestik maupun luar negeri.
Selanjutnya, sejak tahun 2008, 54 persen pertumbuhan ekspor negara berkembang didorong oleh permintaan negara berkembang lainnya (di 1998 hanya 12 %) dan dengan itu pula Indonesia memiliki posisi yang sangat bagus dalam perubahan ini. Ketiga hal di atas merupakan kondisi eksternal yang merupakan tantangan bagi Indonesia untuk mengembangkan perekonomiannya.
Sedangkan, kondisi internal yang terjadi di dalam negeri, dengan melihat adanya koefisien GINI rasio dari beberapa tahun terakhir terindikasi masih adanya konsentrasi pembangunan di pulau Jawa sehingga bisa disimpulkan pembangunan di Indonesia masih belum merata. Untuk itulah perlu adanya pemerataan pembangunan disetiap daerah di Indonesia dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.
Tak hanya itu, hambatan geografis pun turut serta memperlambat konektivitas dari satu pulau ke pulau lainnya. Dan hambatan geografis ini pula akan menambah biaya variabel yang justru akan memperberat produsen dari Indonesia itu sendiri. Masalah infrastruktur yang amat jauh dari kata baik, Indonesia perlu berbenah kedepannya.
Indonesia tengah mengalami proses urbanisasi yang sangat pesat. 53% penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Di tahun 2025 jumlah tersebut akan lebih dari 65%. Kawasan-kawasan perkotaan akan sangat membutuhkan pembangunan infrastruk-tur yang besar-besaran untuk bisa mendorong daya saing perekonomian nasional.
Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai tinggi dan industrinya termasuk padat karya. Negara-negara yang dapat mengolah kelapa sawit dengan baik bisa mendapatkan hasil yang sangat menguntungkan dari industri komoditas ini.
Indonesia sebagai negara yang tanahnya subur jika ditanami kelapa sawit memiliki potensi yang sangat besar untuk berperan dalam industri kelapa sawit, terlebih lagi di tahun 2007 Indonesia tercatat sebagai penghasil dan pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia.
Sampai dengan tahun 2010, luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 7,8 juta hektar, terdiri dari 3,3 juta hektar perkebunan rakyat, 616 ribu hektar perkebunan negara, dan 3,9 juta hektar perkebunan swasta dengan produksi 21,14 juta ton minyak sawit mentah (Crude Palm Oil, CPO). Bila dibandingkan pada 1968 luas areal masih 119.660 hektar dengan produksi 181.444 ton CPO, maka perkelapasawitan di Indonesia sampai 2010 berkembang sangat pesat sehingga menjadi 117 kali lipat.
Usaha peningkatan produksi kelapa sawit hingga saat ini terus dilakukan, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Usaha intensifikasi dilakukan dengan berbagai penelitian genetik bahan tanaman dan kultur teknis, sedangkan usaha ekstensifikasi dilakukan dengan berbagai program perluasan areal penanaman baru. Usaha tersebut tidak luput dari berbagai masalah, baik aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan fisik.
Dengan adanya hal tersebut, peningkatan pesat produksi kelapa sawit mulai nampak kurang lebih 20 tahun terakhir. Dalam kurun waktu kurang lebih 15 tahun terakhir produksi minyak kelapa sawit meningkat hampir lima kali lipat, dari sebesar 4,8 juta ton minyak sawit mentah (CPO) pada tahun 1996 menjadi 19,8 juta ton pada tahun 2010.
Dalam beberapa tahun ke depan pemerintah berencana untuk memperluas perkebunan kelapa sawit dengan target produksi pada tahun 2020 mencapai 52 juta ton per tahun. Salah satu alasan untuk memperluas perkebunan dan produksi kelapa sawit karena prediksi peningkatan permintaan khususnya di pasar internasional atas minyak nabati dari kelapa sawit, yang bukan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan industri pangan dan industri kosmetik seperti selama ini, namun telah meluas untuk kebutuhan energi.
Untuk memenuhi target produksi sebesar itu, maka pemerintah dengan gencar melakukan pembukaan areal-areal perkebunan baru, termasuk di daerah yang selama ini tidak pernah menanam sawit seperti di Sulawesi dan Papua.
Rencana perluasan perkebunan mencapai 22 juta hektar dari total pengembangan di sejumlah provinsi seperti Provinsi Bengkulu dengan rencana perluasan mencapai 500 ribu hektar, Provinsi Jambi mencapai 1 juta hektar, Provinsi Kalimantan Barat mencapai 5,02 juta hektar, Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 500 ribu hektar, Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 1,46 juta hektar, Provinsi Kalimantan Timur mencapai 1,2 juta hektar, Provinsi Lampung mencapai 500 ribu hektar, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam mencapai 635 ribu hektar, Provinsi Papua mencapai 4 juta hektar, Provinsi Riau mencapai 3,01 juta hektar, Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 500 ribu hektar, Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 500 ribu hektar, Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 700 ribu hektar, Provinsi Sumatera Barat mencapai 500 ribu hektar, Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 1 juta hektar, dan terakhir Provinsi Sumatera Utara mencapai 1,07 hektar. Dari kesemuanya, rencana perluasan perkebunan kelapa sawit yang akan dilakukan pemerintah Indonesia kedepan mencapai total 22,1 juta hektar. Perluasan perkebunan ini dipandang akan meningkatkan pendapatan negara dan juga meningkatkan tenaga kerja dari sektor perkebunan.
Dengan melihat tantangan yang ada patut menjadi perhatian bahwa guna mengembangkan industri kelapa sawit di Indonesia, negara ini perlu memberikan penekanan lebih dalam MEA nanti. Sebagai pemain utama dalam bisnis minyak kelapa sawit, Indonesia harus bersiap-siaga dengan beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Nigeria, dan lain-lain. Patut menjadi perhatian adalah kini luas lahan perkebunan kelapa sawit Malaysia mulai bertambah banyak dan mungkin bisa menjadi saingan berat Indonesia pada MEA nanti. Arus perdagangan yang sangat sengit di kawasan Asia Pasifik dan Asia Timur juga turut mendorong kestabilan bisnis strategis ini.
Guna menaikkan pangsa pasar dan keuntungan, Indonesia harus mulai mengembangkan hilirisasi komoditas kelapa sawit ini. Hal ini merupakan langkah yang seharusnya ditempuh sejak dulu karena Indonesia hanya bisa mengekspor Crude Palm Oil (CPO) bukan olahannya. Dan dengan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dari Sabang hingga Merauke hingga tahun 2020 nanti tentu harus diimbangi dengan kapasitas pabrik pengolahan yang lebih besar dari sebelumnya. Dengan begitu, ekspor kelapa sawit akan aman dan terkendali.
Masalah pemerataan pembangunan di setiap daerah di Indonesia merupakan masalah yang sampai saat ini masih belum terselesaikan dengan baik. Pemerataan yang harusnya di setiap daerah tapi pada kenyataannya masih bertumpu kesemuanya di Pulau Jawa. Pemerintah mulai dari sekarang harus menata kembali infrasturkur publik guna kelancaran pemasaran produk olahan kelapa sawit ini. Dengan adanya pemasaran yang baik pasti biaya pengembalian produksi akan lebih cepat dari sebelumnya.
Masalah tingginya tingkat urbanisasi dapat menjadi peluang bagi pengembangan industru strategis ini. Urbanisasi yang ada harus dialihkan menjadi transmigrasi yang tujuan utamanya ditempatkan di tempat-tempat yang dekat dengan kawasan perkebunan, sehingga selain masyarakat tersebut bisa mendapatkan nafkah, pemerintah tak perlu bersusah payah dalam mencari tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit tersebut.

04
Jun

Structure Conduct And Performance Analysis As An Approach To Food Security In Bogor (Hurip Farmer’s Community) (Accepted Paper In AISCT Taiwan 2013)

Abstract

Macroeconomic policies do not put agriculture as a pillar of national economic development. It led to the fundamental national economy becomes fragile. Though agriculture has a very large role in contributing to the national economy. The agricultural sector also becomes key to success in achieving self-sufficiency and food security of the country. Conception of food security is explained by Act No.7 of 1996 that food security is a condition of the fulfillment of food needs, reflected in the availability of good food in adequate quantity and quality, safe, equitable, and affordable. Food security is an advanced very crucial in creating self-sufficiency and food sovereignty.

Food security is closely related to food diversification program. One was the appeal of this diversification is the development and improvement of non-rice carbohydrates are sweet potatoes. Diversification opportunities using sweet potato could be improved by allowing the sweet potato consumption per capita is still low this is due to the increasing growth of the Indonesian population. Production of sweet potatoes in Bogor regency has increased every year. Prices also tend to fluctuate sweet potatoes at the farm level so that the structure and behavior affect the determination of market and price formation and ultimately determine the market performance of the price change. With regard to structure and market behavior can be analyzed with this approach Structure, Conduct and Performance (SCP). SCP approach is the approach of the market or industry organization that includes or combines all aspects of the marketing system S (market Structure), (market conduct), and P (market performance)

Keywords: Agriculture, Food security, diversification, Structure Conduct Performance (SCP)

04
Jun

Pemuda di Tengah Badai Identitas (10 Terbaik Finalis Pekan Esai Nasional yang diselenggarakan BEM FIP dan GS2 Universitas Negeri Semarang)

Presiden pertama bangsa Indonesia, Soekarno, pernah berkata bahwa berikan aku 1000 orang tua niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, tapi berikan aku 10 orang pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia.
Hakikatnya seorang pemuda merupakan roda penggerakan bangsa. Sebagai seorang pemuda, sudah seharusnya bisa menjadi teladan yang baik bagi generasi berikutnya. Namun apa yang terjadi akhir – akhir ini, agaknya bisa menjadi pelajaran bagi semua kalangan yang ada.
Pada tahun 2011, tercatat dalam data Komisi Nasional Perindungan Anak (Komnas PA) bahwa telah terjadi tawuran antar-pelajar sebanyak 339 kasus dan memakan 82 orang korban jiwa. Padahal pada tahun sebelumnya hanya 128 kasus. Tak jauh beda dengan data di atas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melansir terdapat 107 kasus pengaduan kekerasan kepada anak dengan bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, pembunuhan, dan penganiayaan.
Fakta di atas sangatlah memprihatinkan jika dibandingkan ketika melihat apa yang terjadi pada era pra kemerdekaan Indonesia, saat itu semua elemen pemuda bergerak secara bersama–sama dalam satu komando tanpa ada perselisihan sedikitpun. Kala itu semua pemuda sadar bahwa kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan pribadi. Mereka paham akan arti persatuan dan kesatuan bangsa, tidak seperti saat ini. Pemuda saat ini selalu mendahulukan egonya dalam bertindak tanpa memikirkan apa konsekuensinya terlebih dahulu sehingga masih banyak pemuda yang tidak sadar akan potensinya masing-masing.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011, jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 usia muda lebih banyak daripada usia tua. Dalam data tersebut disebutkan bahwa jumlah anak kelompok usia 0-9 tahun sebanyak 45,93 juta, sedangkan anak usia 10-19 tahun berjumlah 43,55 juta jiwa. Diperkirakan pada tahun 2045, mereka yang berusia 0-9 tahun akan berusia 35-45 tahun, dan mereka yang berusia 45-54 tahun. Dari data di atas jelas bahwa jika para pemuda tidak bersiap siaga mulai dari sekarang, kita tak akan tahu apa yang akan terjadi pada bangsa ini kelak. Pemuda memegang peranan penting dalam pembanguan bangsa ini kala itu, karena banyak dari negara-negara lain yang malah berkurang jumlah pemudanya karena rendahnya tingkat kelahiran bayi saat ini, seperti Amerika, Jepang, dan beberapa negara di Eropa.
Pemuda yang dibutuhkan Indonesia saat ini dan di masa depan adalah pemuda yang berkarakter. Karakter seorang pemuda dapat digali lebih dalam melalui kepribadiannya. Namun hal itu sangat tidak mungkin dilakukan untuk masa-masa sekarang ini. Yang dapat pemerintah Indonesia lakukan adalah melalui pendidikan.
Pendidikan yang diwajibkan oleh Pemerintah Indonesia hanya berupa pendidikan 9 tahun. Sejak SD sampai SMP banyak dari siswa-siswi Indonesia yang hanya mendapatkan pendidikan yang berupa hardskill bukan softskill. Menurut survei MRI, keberhasilan seseorang ditentukan oleh softskill sebanyak 40 persen, hardskill sebanyak 20 persen, networking sebanyak 30 persen, dan finansial sebanyak 10 persen. Pendidikan karakter mutlak diperlukan untuk membangun softskill para peserta didik sejak usia dini karena mempunyai efek jangka panjang disamping pendidikan formal yang selama ini ada dalam kurikulum pendidikan 9 tahun.
Menurut Dennis Coon dalam bukunya Introduction to Psycology : Exploration and Aplication mendefinisikan karakter sebagai suatu penilaian subyektif terhadap kepribadian seseorang yang berkaitan dengan atribut kepribadian yang dapat atau tidak dapat diterima oleh masyarakat. Karakter adalah jawaban untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pendidikan karakter sangat penting bagi perkembangan keribadian seorang anak sejak dini agar kelak bisa menjadi pemuda yang mampu berkontribusi banyak pada kemajuan bangsa dan negara ini.
Ada tiga cara mendidik karakter anak, yaitu:
1. Mengubah lingkungan anak tersebut, melakukan pendidikan karakter dengan cara menata peraturan serta konsekuensi di sekolah dan di rumah. Menata peraturan sekolah juga harus memerhatikan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Indonesia. Agar tidak melenceng dari usaha pendidikan karakter tersebut, Kemendikbud juga telah memiliki grand design untuk generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka yang meliputi pendidikan anak usia dini digencarkan dengan gerakan PAUD-isasi, peningkatan kualitas PAUD, serta pendidikan dasar yang berkualitas dan merata.
2. Memberikan pengetahuan, memberikan pengetahuan bagaimana bertindak dalam pergaulan sehari-hari dan bagaimana mengaplikasikannya. Hal ini sangat lah penting mengingat tidak semua anak-anak ini mempunyai latar belakang keluarga dan pendidikan yang sama.
3. Menjaga emosi, emosi manusia adalah kendali 88% dalam kehidupan manusia. Jika dapat menyentuh dan mengendalikannya, niscaya informasi yang kita berikan akan tertanam dalam setiap tindakannya daam jangka waktu yang lama.
Untuk menjadikan pemuda yang berkarakter hal-hal di atas sangat penting untuk menjadi dasar bagi sifat-sifat unggulan lainnya. Karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong, percaya diri dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian dan kesatuan merupakan beberapa karakter yang harus dibangun mulai dari sekarang kepada anak-anak usia dini agar kelak ketika mereka dewasa mereka masih mempunyai pegangan atau idealisme tersebut dalam menjalani hidupnya.
Tak hanya itu, hakikat seorang pemuda juga merupakan seorang pemimpin masa depan. Dewasa ini krisis kepemimpinan telah melanda bangsa Indonesia. Bangsa ini rindu akan para pemimpin-pemimpin bangsa masa lalu yang mempunyai semangat juang yang luar biasa sampai mereka rela untuk mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kemajuan bangsa dan negara ini.
Salah satu konsep kepemimpinan yang merupakan jawaban dari masalah di atas adalah konsep kepemimpinan profetik. Kepemimpinan profetik mempunyai tiga misi dasar yaitu misi humanisasi, liberasi, dan transendensi. Misi humanisasi merupakan misi memanusiakan manusia, mengangkat harkat hidup manusia, dan menjadikan manusia bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakannya. Misi liberasi merupakan misi membebaskan manusia dari belenggu keterpurukan dan ketertindasan. Dan yang terakhir, misi transendensi merupakan manifestasi dari misi humanisasi dan liberasi yang diartikan sebagai kesadaran ilahiyah yang mampu menggerakkan hati dan bersikap ikhlas terhadap segala yang telah dilakukan. Ketika seorang pemuda sudah mempunyai karakter dan konsep kepemimpinan seperti di atas, bangsa ini tak perlu khawatir dan ragu, karena harapan yang dulu sempat hilang kini hadir kembali di tengah-tengah kita semua.

04
Jun

Harga Mati untuk Kesinergisan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (Juara 2 Debat Obsesi HIPMA IPB)

Sinergisitas merupakan sebuah kata yang menandakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan dua hal yang sangat erat hubungannya. Membentuk suatu sinergistas merupakan perkara yang tak mudah, butuh waktu yang lama, dan butuh usaha yang keras untuk mendapatkannya. Misi boleh berbeda namun visi harus sama.
Hal pertama yang dilakukan sebelum menciptakan kesinergisan adalah dengan cara menguatkan keyakinan setiap personal yang ada bahwa semua yang akan dilakukan kedepan pasti lebih baik jika dilakukan secara bersama-sama. Begitu pula saat kita dalam sebuah organisasi seperti lembaga kemahasiswaan, kesinergisan merupakan kunci utama dari tumbuh dan berkembangnya sebuah organisasi.
Sebuah lembaga kemahasiswaan mempunyai banyak tanggung jawab bukan hanya kepada para mahasiswa yang berada dalam naungannya, namun juga kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena banyak dari program-program dari lembaga kemahasiswaan yang banyak melibatkan elemen masyarakat. Jika keyakinan dari setiap anggota organisasi sejak awal tidak dibangun dengan baik, mungkin program-program yang telah dicanankan akan menuai banyak masalah dalam implementasinya di lapangan. Sama halnya dengan sinergisitas, ketika sejak awal para anggotanya tidak memiliki hal tersebut bisa dipastikan bahwa organisasi tersebut pasti akan bersaing dengan organisasi di bawahnya atau tak perlu waktu yang lama organisasi tersebut akan hancur yang dimulai dengan kehancuran dalam internalnya.
Dalam ruang lingkup Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB), lembaga kemahasiswaan yang ada di dalamnya sangat banyak, mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Himpunan Profesi (Himpro), dan Lembaga Struktural (LS) di bawah LK. Kesemuanya merupakan organisasi yang mempunyai tujuan yang sama, yakni melayani civitas akademika FEM IPB.
Dalam perjalanannya, kadang masih sering kita temui antara LK dengan LK dan LK dan LS saling miskomunikasi program kerja (proker) sehingga terlihat antara LK yang satu dengan yang lainnya atau LK dan LS saling berebut massa untuk acaranya sendiri-sendiri. Kesan yang timbul dari hal ini adalah antara keduanya tidak ada sinergisitas dalam mengabdi kepada pada mahasiswa FEM. Sebenarnya yang dicari dalam sebuah program kerja bukanlah seberapa banyak keuntungan yang akan didapat dalam sebuah proker, bukan seberapa besar jumlah pesertanya, dan bukan seberapa besar dan meriahnya sebuah proker. Namun yang paling utama adalah seberapa besar tujuan acara tersebut dapat tersampaikan dan terimplementasi melalui tindakan para pesertanya.
FEM IPB memiliki peran dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan menjaga mutu penyelenggaraan kegiatan akademik dalam cabang-cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) di bidang ekonomi dan manajemen. Jika hal ini tidak disadari oleh masing-masing LK dan LS se-FEM, buat apa mereka ada dan membuat proker-proker besar yang tak tahu tujuan utamanya kemana?
Salah satu ciri civitas akademika FEM IPB adalah pribadi-pribadi yang memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi. Kewirausahaan merupakan jiwa mahasiswa FEM yang tidak boleh hilang dari peredarannya, karena dengan semangat tersebut mahasiswa FEM IPB akan unggul dibanding dengan mahasiswa lainnya. Bukan hanya unggul dibidang akademik saja, namun softskill sebagai pemimpin bisnis sudah seharusnya tercipta sejak dini pada diri mahasiswa FEM IPB.
Untuk menaungi semangat tersebut, sebagai pengabdi bagi mahasiswa, LK dan LS se-FEM harus saling berkoordinasi untuk membangun sebuah sistem yang terintegrasi dengan berbagai bidang ilmu namun tetap tujuan utamanya masih mengedepankan sinergisitas antar lembaga terkait guna mencapai sikap, pola pikir, dan gaya seorang mahasiswa FEM yang berorientasi sebagai pemimpin bisnis atau berkarakter seorang wirausaha tulen.
Sebagai studi kasus yang sekarang sedang dalam tahap pelaksanaan adalah koordinasi antara LK Himpunan Profesi Mahasiswa Peminat Agribisnis (HIPMA) dan LS Sharia Economics Student Club (SESC) yang sedang melaksanakan pilot project pengkaderan para pemimpin bisnis masa depan. Hal ini diorganisir antara kedua belah pihak ketika kedua-duanya berpikir untuk mengembangkan semangat mahasiswa FEM untuk berwirausaha.
Dalam pilot project tersebut, HIPMA yang mempunyai wadah dalam bentuk Training and Development Young Agribusiness Entrepreneur (TRADER) dan langkah-langkah dalam implementasi program kewirausahaan bagi mahasiswa Departemen Agribisnis mempunyai keterbatasan dana untuk modal usaha. Di lain pihak, SESC mempunyai minibanking syariah yang mempunyai modal untuk usaha namun kurang tahu bagaimana mengalokasikan dana yang ada tersebut. Ketika kedua pihak saling membutuhkan satu sama lain, mereka pun akan mencari suatu formulasi guna menyelesaikan masalahnya agar terselesaikan dengan baik. Formulasi yang sangat mungkin adalah dengan adanya koordinasi antara kedua belah pihak. Ketika HIPMA memiliki dana untuk modal usaha dan SESC memiliki mesin pengolah dana minibankingnya, yang terjadi adalah win-win solution diantara keduanya. Dan yang diharapkan dalam sebuah organisasi yang sinergis antara satu dengan yang lainnya pun akan terbentuk.
Kedepan langkah sebuah organisasi pasti akan menemui banyak sekali hambatan dan rintangan baik dari internal maupun eksternal. Jika dari sekarang pengurus organisasi tidak berpikir bagaimana organisasinya akan bertahan dan berkembang lebih besar, jangan pernah berharap suatu organisasi akan maju. Sinergisitas antar internal itu wajib bagi setiap organisasi, namun sinergisitas antar eksternal organisasi itu sangat diperlukan. Sinegisitas merupakan kunci sebuah organisasi yang baik.

04
Jun

Pelestarian Terumbu Karang melalui Metode “Rumah Biru” (Juara 1 Nasional Esai Connextion Uni Konservasi Fauna IPB)

Indonesia merupakan negara kepulaun terbesar di dunia, memiliki sumber daya hayati laut yang potensial seperti sumberdaya terumbu karang. Terumbu karang adalah bangunan kapur besar yang dibentuk dan dihasilkan oleh binatang karang dan organisme berkapur lainnya, sehingga membentuk suatu ekosistem yang kompak sebagai habitat bagi biota – biota laut. Terumbu karang merupakan suatu ekosistem khas yang terdapat di wilayah pesisir tropis. Terumbu terbentuk dari endapan masif kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme karang hermatipik yang hidup bersimbiosis dengan zooxanthellae. Zooxanthellae dapat menghasilkan bahan organik melalui proses fotosintesis, yang kemudian disekresikan sebagian ke dalam usus polip sebagai pangan. (Ambo Tuwo, 2011)
Tomastic et al (1997) memperkirakan bahwa: (1) luas terumbu karang di perairan dunia sekitar 617.000 km2; dan (2) luas terumbu karang di perairan Indonesia sekitar 85.707 km2, yang terdiri dari 50.223 km2 terumbu penghalang (barrier reef), 19.540 km2 atoll, 14.542 km2 terumbu tepi (fringing reef), dan 1.402 km2 terumbu oseanik (oceanic flatform reef).
Terumbu karang juga merupakan tempat bagi sebagian masyarakat Indonesia (nelayan) dalam mencari sumber penghidupan. Disamping sebagai sumber perikanan, terumbu karang memberikan penghasilan antara lain bagi dunia industri ikan hias, terumbu karang juga merupakan sumber devisa bagi negara, termasuk usaha pariwisata bahari.
Eksploitasi sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil secara besar – besaran tanpa mempertimbangkan kelestariannya, berdampak pada menurunnya kualitas hidup di wilayah tersebut, termasuk terumbu karang. Wilkinson (1993) menempatkan terumbu karang Indonesia dalam kategori kritis dan terancam. Berdasarkan data Departemen Kelautan dan Perikanan saat ini sekitar 70 persen terumbu karang di laut Indonesia kondisinya sudah rusak parah, dan hanya 30 persen yang masih relatif bagus. Khusus di Sulawesi Selatan, terumbu karang telah mengalami kerusakan yang lebih buruk, mencapai sekitar 75 persen yang umumnya disebabkan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Sama halnya pada ekosistem mangrove dan padang lamun, dengan meningkatnya kegiatan manusia dalam pemanfaatan ekosistem terumbu karang memberikan dampak dan pengaruh besar terhadap ekosistem tersebut.
Keindahan dan keunikan terumbu karang menyebabkan karang banyak dikoleksi sebagai hiasan. Hal ini akan menjadi masalah serius jika tidak dilakukan pembatasan. Pengambilan karang dalam jumlah besar oleh para eksportir bunga karang sangatlah membahayakan ekosistem terumbu karang dan berpotensi menghilangkan atau menurunkan keanekaragaman jenis karang. Masyarakat pesisir juga banyak melakukan pengambilan batu karang untuk dijadikan bahan bangunan. Hal ini dapat mengganggu fungsi ekologis dari ekosistem terumbu karang itu sendiri.
Nilai ekonomi ikan karang yang tinggi memicu masyarakat untuk melakukan penangkapan ikan karang dalam jumlah besar dengan menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem karang, seperti: pengeboman, penggunaan racun sianida, dan penggunaan alat tangkap trawl pada daerah terumbu karang seperti yang terjadi di Perairan Bagan Siapi – Api, Provinsi Sumatera Utara dan di Selat Timoro, Provinsi Sulawesi Tenggara. Aktivitas penangkapan ikan secara besar – besaran dapat menyebabkan ketidakseimbangan jaring makanan pada ekosistem karang.
Hal di atas menunjukkan bahwa telah terjadi tekanan yang cukup besar terhadap keberadaan terumbu karang di Indonesia pada umumnya oleh berbagai ancaman dan faktor – faktor penyebab kerusakan. Hal tersebut bahkan diperburuk dengan minimnya pendanaan untuk operasional konservasi dan kurangnya kesadaran dari masyarakat akan arti penting sumberdaya terumbu karang baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya.
Faktor utama yang menyebabkan masyarakat pesisir melakukan praktek ilegal seperti disebutkan di atas adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah ciri yang paling menonjol dari kehidupan masyarakat pesisir di Indonesia, khususnya nelayan. Secara umum nelayan lebih miskin dibanding petani. Hal ini terutama disebabkan oleh: (1) tantangan alam yang dihadapi nelayan sangat berat, termasuk faktor musim; (2) pola kerja yang homogen dan bergantung hanya pada satu sumber penghasilan; (3) keterbatasan penguasaan modal, perahu, dan alat tangkap; (4) keadaan pemukiman dan perumahan yang tidak memadai; (5) karakteristik sosial – ekonomi belum mengarah pada sektor jasa lingkungan (Rahardjo, 1990), seperti kegiatan wisata.
Dewasa ini banyak daerah pesisir Indonesia yang berkembang menjadi objek wisata bahari. Pembangunan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan merupakan kebijakan Departemen Kelautan dan Perikanan. Kebijakan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa wilayah pesisir dan laut secara ekologis dan ekonomis sangat potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. (Ambo Tuwo, 2011). Namun perlu disadari bahwa implikasi dari berkembangnya daerah pesisir tersebut menjadi objek wisata bahari menyebabkan terumbu karang mengalami kerusakan hebat.
Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang kompleks dan memiliki keragaman biologi yang tinggi. Meskipun memiliki keragaman yang tinggi, ekosistem ini tidak stabil dan sensitif terhadap gangguan, terutama yang berasal dari aktivitas manusia, seperti penangkapan ikan secara tidak ramah lingkungan dan pencemaran.
Perlu adanya langkah nyata dari semua pihak guna menyelamatkan keberadaan terumbu karang ini sebagai modal investasi masa depan bangsa Indonesia. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mendirikan “Rumah Biru” sebagai wadah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pesisir pantai Indonesia akan potensi ekosistem terumbu karang itu sendiri (Public Awarness atau disingkat PA). Pihak – pihak yang menjadi sumber informasi merupakan orang – orang yang tahu betul akan ilmu perikanan dan kelautan, bisa saja seorang pegawai Departemen Perikanan dan Kelautan, peneliti, dosen, LSM, bahkan mahasiswa.
Metode “Rumah Biru” ini merupakan salah satu langkah preventif yang berorientasi pada penyelamatan terumbu karang berbasis pemberdayaan masyarakat lokal (Community Based Management atau disingkat CBM). Objek yang menjadi sasaran dari kegiatan ini adalah para nelayan dan anak – anak pesisir pantai. Anak – anak pesisir pantai tersebut diharapkan sejak kecil sudah mengetahui akan pentingnya merawat terumbu karang dan kelak ketika mereka dewasa mereka bisa menjadi pioneer dalam upaya pelestarian terumbu karang selanjutnya.
Hal ini dilandasi atas dasar sedikitnya masyarakat pesisir pantai yang mempunyai pengetahuan akan pentingnya terumbu karang bagi kehidupan sosial ekonomi mereka saat ini dan kelak. Metode ini merupakan pengembangan dari metode Coral Reef Rehabilitation and Management Program atau disingkat COREMAP yang merupakan program nasional yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan terumbu karang dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara mengelola terumbu karang agar ekosistem terumbu karang ini dapat dikelola secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan pesisir pantai.
Salah satu ciri pembeda dari metode “Rumah Biru” ini dibandingkan dengan COREMAP adalah adanya sistem multi level information and reef (MLIR). Sistem MLIR ini mirip dengan konsep multi level marketing (MLM) hanya saja konten yang diberikan berupa informasi mengenai terumbu karang secara lengkap ditambah pemberian bibit terumbu karang untuk dibudidayakan nelayan binaan pesisir pantai tersebut. Setiap nelayan binaan yang mendapat informasi mengenai terumbu karang wajib mensosialisasikannya kepada teman – teman mereka baik sesama nelayan lainnya maupun warga bukan nelayan yang belum paham betul akan potensi terumbu karang ini. Dari seorang nelayan minimal bisa menginformasikan kepada tiga orang baik nelayan lainnya maupun bukan nelayan agar ketiga orang tersebut mengetahui akan pentingnya manfaat terumbu karang untuk saat ini dan di masa depan kelak. Dari ketiga orang di atas, diharapkan dapat berkembang menjadi lima orang, tujuh orang, dan seterusnya.
Terumbu karang yang dibagikan dalam sistem MLIR merupakan terumbu karang kecil siap tumbuh bantuan dari Departemen Kelautan dan Perikanan kepada para nelayan binaan agar mereka tergerak untuk melestarikannya dengan cara merawatnya di laut. Untuk menyukseskan metode ini perlu adanya tempat untuk menampung terumbu karang para nelayan tersebut yang didirikan di atas permukaan laut. Tempat tersebut dinamakan “Rumah Biru”. “Rumah Biru” tidak hanya menjadi tempat pengumpulan terumbu karang dari nelayan binaan tetapi juga sebagai tempat pengembangan berbagai upaya pelestarian terumbu karang ke depannya (sama dengan metode Coral Reef Research, Information, and Training Center atau disingkat CRITC). Metode “Rumah Biru” juga bisa menjadi ajang pendekatan antara pemerintah dengan nelayan pesisir pantai.
Untuk memperkuat sistem MLIR perlu adanya upaya pemantauan, pengawasan dan pengendalian atau monitoring, controlling, and surveillance (MCS) yang merupakan komponen penting dalam pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan. Komponen MCS dalam pelaksanaannya terfokus pada Daerah Perlindungan Laut (DPL) di lokasi “Rumah Biru” berada. MCS dilakukan oleh tim terpadu yang melibatkan Dinas Departemen Kelautan dan Perikanan, Taman Nasional (jika ada), TNI AL/Polres, dan WWF. Komponen MCS melakukan kegiatan berupa pelatihan kepada nelayan binaan dan pengadaan peralatan guna menunjang metode “Rumah Biru” itu sendiri.





Februari 2015
M S S R K J S
« Jan    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Badge Farm

  • Firefox 2
  • CSSEdit 2
  • Textmate
  • Powered by Redoable 1.0